Tugas pokok dan fungsi Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tugas Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penegakkan Perundang-undangan Daerah.

Fungsi Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah adalah :

  1. Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala  Daerah melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. Pelaksanaan pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  4. Pemberian pertimbangan perizinan berkaitan dengan ketertiban umum;
  5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  6. Pelaksanaan penyitaan dan pengamanan benda dan penyerahan berkas perkara atas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
  7. Pelaksanaan penyegelan terhadap tempat usaha dan bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  8. Pelaksanaan pembinaan taktis operasional dan teknis administratif terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan peningkatan kualitas dan profesionalisme;
  9. Pelaksanaan penyelenggaraan tindakan lain terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan guna terciptanya ketertiban umum;
  10. Melakukantindakanpenyidikanterhadapwargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan / atau peraturan Kepala Daerah; dan
  11. Melakukan tindakan administrati fterhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atasPerdadan / atau peraturan Kepala Daerah.