Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas :

  1. penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
  2. penelaahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  3. pemberian pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  5. pelaksanaan operasi dan pengendalian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
  6. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
  8. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  9. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  10. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
  11. bimbingan dan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
  12. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  13. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Operasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas :

  1. penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
  2. penelaahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  3. pemberian pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  5. pelaksanaan operasi dan pengendalian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
  6. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
  8. bimbingan dan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

Seksi Kerjasama dalam melaksanakan tugas :

  1. penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan;
  2. penelaahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja;
  3. pemberian pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  5. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
  6. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  7. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
  8. inventarisasi sumber daya aparatur yang terlatih, terdidik dan profesional;
  9. penyiapan Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas-tugas khusus;
  10. penyiapan Sumber Daya Aparatur melalui Pembinaan Kesamaptaan Fisik;
  11. pelaksanaan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
  12. pelaksanaan Sosialisasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  13. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
  14. bimbingan dan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
  15. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  16. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.